Penjelasan Undang-Undang K3

PENJELASAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN K3

a. Undang-Undang

SAFETY FIRST

Undang – undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-undang ini mengatur tentang:

Kewajiban pengurus (pimpinan tempat kerja)
Kewajiban dan hak pekerja
Kewenangan Menteri Tenaga Kerja untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi aktif dari pengusaha atau pengurus dan pekerja di tempat-tempat kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi dan meningkatkan produktivitas kerja.
Ancaman pidana atas pelanggaran peraturan ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

b. Kewajiban pengurus (pimpinan tempat kerja) Kewajiban memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi :

Contoh alat – alat Pelindung Diri yang harus dipakai dilokasi

Mencegah dan mengurangi kecelakaan
Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
Memberi pertolongan pada kecelakaan
Menyediakan alat-alat perlindungan diri (APD) untuk pekerjaMencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya bahaya akibat suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.

Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik psikis, keracunan, infeksi atau penularan
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
Membuat tanda-tanda sign di lokasi proyek agar pekerja selalu waspada
Menciptakan keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja
Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya agar kecelakaan tidak menjadi bertambah tinggi.
Kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru diterima bekerja maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Kewajiban menunjukan dan menjelaskan kepada setiap pekerja baru tentang :

Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya.
Pengaman dan perlindungan alat-alat yang ada dalam area tempat kerjanya
Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan
Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kewajiban melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.
Kewajiban menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja.
Kewajiban memasang semua gambar keselamatan kerja yang diharuskan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
Kewajiban menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan pada pekerja dan juga bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut.

c. Kewajiban dan hak pekerja

Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Memakai APD dengan tepat dan benar
Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
Meminta kepada pimpinan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pengawas, dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

d. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Dalam UNDANG-UNDANG nomor 23 pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja dijelaskan sebagai berikut :

Kesehatan Kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal sejalan dengan program perlindungan pekerja.
Kesehatan Kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.
Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan kerja dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah)

e. Undang-undang RI No. 25 Tahun 1991 Tentang Ketenagakerjaan Dalam peraturan ini diatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas :